Media Berita Harian

Kemenkumham Dinilai Harus Evaluasi Dan Audit Menyeluruh Terkait Sel Mewah Setnov. Kemenkumham dinilai harus segera melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh. Pasalnya, adanya sel mewah narapidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto karena lemahnya pengawasan. “Itu masalahnya, ini soal lemahnya pengawasan dan juga mental aparat lapas yang buruk,” kata Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda dihubungi wartawan, kemarin. Adapun mewahnya sel tahanan Setya Novanto atau akrab disapa Setnov itu terungkap setelah Ombudsman melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Lapas Sukamiskin, Kamis 13 September 2018. Huda berpendapat, sistem yang tidak berjalan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) berlaku membuat pintu kamar masing-masing napi tidak digembok oleh petugas dari luar. Sehingga hal tersebut membuat para penghuni leluasa keluar masuk kamar. Bahkan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dipergoki Ombudsman sedang nongkrong ...

Direktur Penyidikan Baru Dan Dua Pejabat Lain Dilantik KPK Hari Ini. Pada Kamis (20/9/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melantik tiga pejabat baru. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada tiga jabatan yang akan dilantik salah satunya adalah pejabat Direktur Penyidikan KPK. “Pertama Direktur Penyidikan KPK, yang kedua Direktur Monitor dan yang ketiga kepala Biro Perencanaan Keuangan,” kata Febri di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018). Febri masih enggan memberitahu siapa saja ketiga nama calon pejabat tersebut. Tetapi, dia memastikan ketiga nama tersebut sudah melalui proses seleksi internal yang dilaksanakan KPK. “Seleksinya ada dua kali proses seleksi untuk mencari direktur penyidikan. Untuk proses pertama ada calon yang berasal dari internal dan ada calon yang berasal dari kepolisian pada saat itu,” ujarnya. Febri menjelaskan untuk seleksi pertama tidak ada yang terpilih meskipun sudah sampai pada tahap wawancara pimpinan. “Sedangkan untuk seleksi...

Soal Sel Mewah Setnov, DPR Akan Minta Penjelasan Menkumham. Mengenai sel tahanan Setya Novanto di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempersilakan Komisi III DPR meminta penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Seperti diketahui, Ombudsman Republik Indonesia pada Kamis 13 September 2018 melakukan sidak ke Lapas Sukamiskin. Saat sidak, Ombudsman melihat ruang sel Setya Novanto (Setnov) luas dan terkesan mewah. Bambang mengatakan sudah mendengar rencana Komisi III DPR untuk meminta penjelasan Yasonna mengenai hal itu.  “Kami sudah mendengar laporan Komisi III yang akan meminta penjelasan dari Menkumham, silakan dijalankan dan dilaksanakan,” kata pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Bamsoet mengatakan, penjelasan Menkumham  mengenai sel Setnov diperlukan. “Karena memang kita butuh penjelasan, tapi menurut saya mewah tidak mewah cukup ...

Nofi Candra Paparkan Potensi Wisata Dan Budaya Sumbar Di Marseille, Perancis. Anggota Komite 1 DPD RI asal Sumbar, Nofi Candra memaparkan potensi Sumbar dari sektor wisata, hasil bumi, tambang dan budaya Minang di Marseille, Perancis. “Secara ekonomi Sumbar sedang menggeliat dan memberi kesempatan kepada semua pihak termasuk para pengusaha dari Perancis khususnya di Kota Marseille berinvestasi di Sumbar,” kata Nofi,  Selasa (18/09/2018), dalam pertemuan informal dengan Konsul Jenderal Kedubes RI di Wisma Indonesia Kota Marseille, Asianto Sinambela, Nofi yang merupakan Putra Solok itu menambahkan, diharapkan melalui melalui isu potensi daerah di Indonesia ini Konjen dapat menjalin hubungan dengan pemerintah daerah khususnya Wali Kota Marseille dan para pengusahanya. Nofi Candra juga menyebutkan,  pertemuan dengan Konjen RI di Marseille Perancis ini dalam rangka menjalin hubungan dengan Pemda Marseille, Perancis, dengan fokus melahirkan rencana Undang-undang percepatan...

Sarjana Muslim Dunia Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Terkait Laju Radikalisasi. Pertemuan para sarjana muslim dunia yang digelar selama tiga hari, mendesak agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara Islam lain di kawasan agar mengambil langkah konkret guna mengerem laju radikalisasi yang semakin mengkhawatirkan. Pertemuan para sarjana dan pemikir muslim dalam forum The 18 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Institut Agama Islam negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah 17-20 September 2018 ini merekomendasikan lima poin yang perlu dipertimbangkan pemerintah negara-negara Islam agar radikalisme dapat dilokalisir dan dijauhkan dari generasi muda. Pada penutupan sidang AICIS, Juru Bicara Prof Dr Noorhaidi Hasan mengungkapkan para praktisi studi Islam dari berbagai negara telah melakukan 63 panel dan 7 special panel yang menghasilkan banyak input bagi dunia islam terkini. Panel-panel ini sudah menyaring berbagai fenomena radikalisme di berb...